Kabar Jino | Kathmandu – Nepal diguncang krisis politik setelah Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di ibu kota Kathmandu dibakar massa dalam aksi demonstrasi besar-besaran, Selasa (9/9). Tragedi itu menewaskan sedikitnya 22 orang dan melukai lebih dari 70 orang lainnya.
Kerusuhan bermula saat ribuan demonstran turun ke jalan untuk memprotes kebijakan pemerintah yang dianggap gagal mengatasi krisis ekonomi dan praktik korupsi di lingkaran kekuasaan. Awalnya aksi berlangsung damai, namun berubah ricuh ketika massa berhadapan dengan aparat keamanan di depan gedung parlemen.
Baca Juga : Wagub Fadhlullah Dorong Optimalisasi Bandara SIM untuk Agama, Pariwisata, dan Ekonomi
Situasi semakin tak terkendali ketika sekelompok demonstran berhasil menerobos barikade dan memasuki kompleks parlemen. Api kemudian muncul di salah satu sisi gedung dan dengan cepat merembet ke ruang sidang utama. Asap tebal membumbung tinggi, sementara suara ledakan kecil terdengar dari dalam gedung.
Petugas pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi membutuhkan waktu hampir lima jam untuk menjinakkan api. Sejumlah korban dilaporkan tewas akibat terjebak di dalam gedung, sementara lainnya meninggal karena sesak napas dan luka bentrokan.
Beberapa jam setelah kebakaran berhasil dipadamkan, Perdana Menteri Nepal menyatakan mundur dari jabatannya. Dalam pidato resmi yang disiarkan televisi nasional, ia menyebut keputusan itu diambil demi kebaikan bangsa.
Baca Juga : Seorang Al-Farlaky Tunjukkan Kesederhanaan
“Saya bertanggung jawab penuh atas tragedi ini. Dengan berat hati, saya mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri,” ujarnya.
Pengunduran diri tersebut langsung disambut sorak-sorai massa yang masih bertahan di jalanan Kathmandu. Meski demikian, sejumlah kelompok oposisi menegaskan bahwa pergantian perdana menteri saja tidak cukup, melainkan harus diikuti reformasi politik yang lebih menyeluruh.
Reaksi internasional juga mengalir. Pemerintah India dan Tiongkok—dua negara yang memiliki pengaruh kuat di Nepal—menyerukan agar semua pihak menahan diri dan menjaga stabilitas kawasan Himalaya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta menawarkan bantuan kemanusiaan.
Baca Juga : Wagub Fadhlullah Terima Dubes Uni Eropa, Bahas Perdamaian Aceh dan Investasi
Untuk sementara, pemerintahan akan dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri sambil menunggu pembentukan kabinet baru. Namun, para pengamat memperingatkan bahwa Nepal memasuki periode ketidakpastian politik yang panjang, mengingat tuntutan rakyat telah meluas dari sekadar pergantian pemimpin menuju desakan perubahan sistem pemerintahan.
Tragedi ini menjadi catatan kelam dalam sejarah politik Nepal modern, sekaligus menandai babak baru perjalanan bangsa yang masih terus mencari arah stabilitas dan reformasi.
Komentar