Kabar Jino | Banda Aceh – Ketua DPR Aceh Zulfadli menuding Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah Dek Fadh sebagai dalang di balik kejanggalan SK penunjukan Alhudri sebagai Plt Sekda Aceh. Partai Gerindra menilai sikap Zulfadli tidak etis.
“Apabila terjadi kekeliruan di dalam SK Plt Sekda Aceh itu merupakan ranah eksekutif, tinggal diperbaiki. Untuk apa menuduh dan menyerang pribadi dalam sidang paripurna di depan semua anggota DPRA yang terhormat,” kata Ketua Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Abdurrahman Ahmad dalam keterangannya, Sabtu (22/2/2025).
Abdurahman menilai Zulfadli menggunakan lembaga DPR Aceh untuk menyerang partai dan pribadi tertentu. Sekretaris Partai Gerindra Aceh itu menyayangkan sikap Zulfadli yang dinilai kurang beretika.
Baca Juga : Penentuan Titik Tapal Batas 2 Desa di Hadiri Muspika Gandapura
“Ini harus disikapi tegas oleh Partai Aceh. Saya yakin banyak kader-kader lain Partai Aceh yang lebih baik dan mampu untuk memimpin DPRA Aceh. Harmonisasi eksekutif dan legislatif harus terjaga dengan baik, agar program-program yang dilaksanakan Mualem-Dek Fadh lima tahun ini dapat berjalan dengan baik,” jelas Abdurrahman.
“Jangan gara-gara arogansi dan sikap tidak etis Ketua DPRA ini merusak hubungan baik Mualem-Dekfad atau Partai Aceh dan Gerindra,” lanjutnya.
Wakil Ketua DPD Gerindra Aceh, Kesuma Fachry (Ayie Ramli Ridwan), menilai pernyataan Zulfadli dapat merusak hubungan baik antara Prabowo dengan Muzakir Manaf alias Mualem selaku pimpinan Partai Aceh. Pernyataan pria akrab disapa Abang Samalanga itu juga disebut membuat Partai Gerindra tersinggung.
Baca Juga : Gempa Bumi di Aceh 20/02/25 Pukul : 10:19 WIB
“Pernyataan beliau terlalu membabi buta dan lari dari konteks, termasuk penyataan lima kursi jangan coba coba atur Aceh. Hal ini sudah menyinggung Partai Gerindra,” kata Ayie.
Gerindra Aceh, kata Ayie, telah lama menunggu momen saat ini di mana Aceh memiliki hubungan baik dengan pemerintah pusat. Dia berharap semua pihak di Tanah Rencong dapat lebih dewasa menyikapi kondisi-kondisi seperti yang sedang berkembang saat ini.
“Cukup banyak masih persoalan Aceh yang sangat membutuhkan dukungan pusat. Hubungan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI saat ini dengan Muzakkir Manaf sebagai gubernur definitif 2025-2030 merupakan ‘jalan tol’ untuk mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan Aceh, termasuk implementasi UUPA yang masih jauh dari harapan,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRA Zulfadli mengungkap sejumlah kejanggalan dalam SK penunjukan Alhudri dan menuding Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah Dek Fadh sebagai dalangnya. Zulfadli berbicara dengan nada tinggi dalam rapat paripurna yang digelar di DPR Aceh, Jumat (21/2/2025) malam. Rapat dengan agenda pelantikan Wakil Ketua DPR Aceh Ali Basarah itu dihadiri anggota dewan dan tamu undangan.
Baca Juga : Menteri yang Diduga Terkena Reshuffle Kabinet Prabowo
Setelah mendengar interupsi beberapa anggota dewan, Zulfadli meminta operator menampilkan SK penunjukan Alhudri. Dia kemudian membeberkan kejanggalannya salah satunya soal poin pertama dalam penunjukan mantan Kadinsos Aceh itu sebagai Plt Sekda.
“Ada nggak paraf BKA (Badan Kepegawaian Aceh) di situ (di-SK)? Paraf asisten ada tidak?” tanya Zulfadli seperti dilihat dalam video di YouTube DPR Aceh, Sabtu (22/2).
Komentar