Kabar Jino | Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, SE, membuka forum diskusi bertajuk “Mengembangkan dan Melindungi Ekonomi Kelapa Sawit: Perbaikan Tata Kelola dan Rantai Pasok” di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Selasa (12/8/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda dan sejumlah perwakilan kedutaan besar negara lain, pejabat Kementerian PPN/Bappenas, pimpinan instansi terkait di Aceh, lembaga internasional, akademisi, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil.
Baca Juga : Wagub Fadhlullah Ajak PHRI Gencarkan Promosi Pariwisata Aceh
Dalam sambutannya, Fadhlullah menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk mewujudkan tata kelola kelapa sawit yang baik, bebas deforestasi, serta memenuhi standar perdagangan global. Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kelestarian hutan Aceh yang mencakup lebih dari 3,5 juta hektare, termasuk ekosistem Leuser dan Ulu Masen, sebagai penyangga iklim, penyerap karbon, dan sumber air bersih.
“Kelapa sawit adalah komoditas unggulan yang telah menjadi bagian penting perekonomian Aceh. Namun, keberlanjutan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi. Kita harus memperkuat tata kelola, meningkatkan produktivitas, memperbaiki rantai pasok, dan menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Fadhlullah.
Baca Juga : HUT IWO Ke-13 Dirayakan PW IWO Aceh Dan PD IWO Se-Aceh
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Aceh telah meluncurkan Peta Jalan Kelapa Sawit Berkelanjutan Aceh 2023–2045. Dokumen tersebut menekankan produksi tanpa deforestasi, keterlibatan petani swadaya, kemitraan multipihak, serta akses pembiayaan hijau.
Fadhlullah berharap forum ini menjadi wadah kolaborasi untuk membangun sektor kelapa sawit yang menguntungkan, ramah lingkungan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Keberhasilan Aceh akan ditentukan oleh kemauan kita berbagi pengetahuan, menyatukan visi, dan berpegang pada prinsip keberlanjutan,” tegasnya.
Baca Juga : Pelindo Kembali Masuk Fortune 500 Southeast Asia
Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, membahas langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola dan rantai pasok kelapa sawit di Aceh.
